The Jambi Times, JAMBI |bPemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat Koordinasi (RAKOR FORKOMINDA) se - Provinsi yang diikuti seluruh Forkominda kota/kabupaten Provinsi Jambi . Rakor yang diagendakan pelaporan kerja (Pokja) dalam membahas penanganan konflik sosial antara Suku Anak Dalam (SAD)dan PT Berkat Sawit Utama (BSU) di kabupaten Batanghari dan Muarojambi. Selain itu evaluasi tekhnis Laporan konflik sosial 2021RAD timdu pembahasan penyusunan RAD tahun 2022 dan penyusunan PETA potensi konflik sosial.
Gubernur Jambi menjelaskan rapat Pokja Penanganan Konflik Sosial antara Suku
Dalam 113 dengan PT Berkat Sawit Utama di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi Penanganan konflik sosial dilakukan secara terpadu, dengan bertitik tolak pada ruang lingkup dan
skala yang sesuai, serta diawali dengan pemetaan yang baik.
Dikatakan Gubernur Penanganan konflik sosial Suku Dalam 113 dengan PT Berkat Sawit Utama di Kabupaten mempedomani amanat Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dengan meningkatkan efektivitas dan keterpaduan dalam upaya pencegahan konflik, penanganan konflik, dan
pemulihan pasca konflik. Selain itu pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait dan para pemangku kepentingan menyusun Rencana Aksi Daerah dan melaksanakan berbagai tahapan upaya
untuk menangani konflik sosial tersebut.
" Pemprov akan upayakan solusi atas permasalahan tersebut. Tentu saja dengan dengan ketentuan undang undang peraturan berlaku," papar gubernur.
Saat ini berbagai persoalan konflik sangat diperlukan masukan dari berbagai pihak seperti pemangku kepentingan, masyarakat, dan perusahaan, untuk saling bersinergi dan berkoordinasi untuk mengusahakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang berkonflik.
Harapan kita persoalan antara Suku Dalam 113 dan perusahaan PT BSU bisa selesai sehingga hidup berdampingan dengan damai.
" Atas nama Provinsi Jambi saya sangat mengapresiasi rapat Pokja sebagai upaya penanganan konflik,karena konflik sosial berpengaruh pada stabilitas dan keamanan daerah," papar gubernur.
Sementara itu Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi H.Mukhti.SE.ME menyebutkan penanganan konflik sosial antara SAD 113 dengan PT Berkat Sawit Utama (PT.BSU) penyelesaian konflik juga dilakukan zoom meeting terkait penyusunan PETA potensi konflik kabupaten /kota dalam provinsi Jambi sekaligus evaluasi tim terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Jambi 2021.
Menurutnya permasalahan konflik lahan guna meredam konflik sosial dan meningkatkan peran tim terpadu kabupaten/kotajambi.
Diharapkan melalui rakor tersebut dapat memaksimalkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam rangka implementasi peraturan pelaksanaan UUD nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.
Disamping itu dapat membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas kabupaten /kota daerah Provinsi Jambi agar tetap kondusif aman dan terkendali.
.
