The Jambi Times, MUARASABAK | Menyikapi laporan nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2021,melalui paripurna DPRD yang sudah berlangsung sebelumnya.
Pada Persidangan yang digelar,Senin (20/06 ) ,yaitu Paripurna mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD atas Raperda Kabupaten Tanjabtim tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2021.
Paripurna dipimpin oleh wakil Ketua DPRD,Saidina Hamzah,SE serta didampingi Gatot Sumarto,SH dan dari Eksekutif dihadiri Sekda Tanjabtim,Sapril,S.IP,sidang paripurna mendengar laporan Banggar DPRD ini,disampaikan Oleh Firmansa Ayusda,S.Pd.I.
Firmansa Ayusda,mengawali laporannya menyampaikan capaian kinerja,untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efesiensi hasil kerja yang dilaksanakan satuan kerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dalam bentuk alokasi anggaran, atas capaian kinerja tahun anggaran 2021 menurut urusannya,dan laporan ini menjadi bahan bagi fraksi fraksi DPRD dalam penyusunan pendapat akhir masing masing fraksi,sebut Firmansa.
Dipaparkan,serapan realisasi anggaran dari urusan wajib pelayanan dasar,urusan wajib non pelayanan dasar,urusan pilihan,penunjang urusan,pendukung,kewilayahan dan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,dimasing masing satuan kerja,dari jumlah anggaran sampai tingkat persentase realisasi anggaran,diuraikan Firmansa secara detail.
Mengutip penyampaian laporan Banggar DPRD,untuk urusan wajib pelayanan dasar,yaitu pendidikan,kesehatan,pekerjaan umum dan penataan ruang,perumahan,ketentraman ketertipan umum dan perlindungan masyarakat dan sosial pada masing masing satuan kerja yang dimaksud,dilaporkan anggaran terealisasi diatas 90 %.
Untuk urusan wajib non pelayanan dasar sama terealisasi diatas 90 % kecuali perhubungan terealisasi 78 %,kepemudaan dan olah raga 73,61%.
Bagian penunjang urusan ; perencanaan 82,63%,keuangan 46,07%,kepegawaian 81,80% dan pendukung sekretariat DPRD terealisasi sebesar 87,34%.
Realisasi anggaran kewilayahan dari 11 Kecamatan terealisasi sebesar 94,25%,terakhir kesatuan bangsa dan politik terealisasi 79,34%.
Akhir sidang,disampaikan 8 point saran dan catatan,pada catatan 7 dikatakan kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat recofussing
anggaran,untuk diprioritaskan dan dianggarkan kembali,terutama kegiatan yang sudah ada perencanaannya.
