The Jambi Times, MUARASABAK | Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Tanjab Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Tanjab Timur, Senin (06/05).
Rakor tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Tanjab Timur, Sapril, didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang – BPN Tanjab Timur, Elgi Metri Wilda.
Rapat koordinasi tersebut mengangkat tema “Sinergitas Lintas Sektor dalam Rangka Penataan Akses Reforma Agraria yang Berasal dari Tanah Eks Transmigrasi dan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”.
Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang – BPN Tanjab Timur, Elgi Metri Wilda, menyampaikan bahwa, Kantor Wilayah ATR-BPN Tanjab Timur terus berupaya meminimalisir konflik agraria di Kabupaten Tanjab Timur.
Dalam rangka percepatan pelaksanaan program yang diatur oleh Perpres Nomor 62 Tahun 2023, kantor tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Forkopimda untuk menyelesaikan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program Reforma Agraria,” tuturnya.
Selanjutnya, Sekretaris Daerah Tanjab Timur, Sapril, menyatakan bahwa Reforma Agraria merupakan salah satu program kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang merupakan bagian dari Nawacita.
“Salah satu pilar program tersebut adalah Indonesia sejahtera dengan mendorong Landreform (perombakan mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah) dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar, yang akan dilakukan melalui redistribusi tanah 4,5 juta hektar dan legalisasi aset lainnya,” papar Sekda.
Sapril juga meminta kepada seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Tanjab Timur bersama Forkopimda untuk berperan aktif dalam mensukseskan Reforma Agraria di tahun 2024 ini, sehingga kegiatan GTRA di Kabupaten Tanjab Timur dapat berkelanjutan, dan kedepannya dapat terus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanjab Timur.
