The Jambi Times, BATANGHARI | Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dilakukan secara terintegrasi dan "by sistem" yang dapat dipantau langsung oleh pemerintah pusat.
"Vaksinasi COVID-19 terintegrasi dari pemerintah pusat hingga ke daerah dan semua tercatat oleh sistem berapa vaksin yang digunakan dalam satu hari dan berapa jumlah vaksin yang tersisa," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Elvie Yennie di Jambi, Senin.
Pemerintah Kabupaten Batanghari terus melakukan percepatan vaksinasi. Hingga 31 Desember 2021 capaian vaksinasi COVID-19 daerah itu mencapai 72 persen.
Dan distribusi vaksinasi COVID-19 tersebut dilakukan secara terintegrasi dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah melalui Pemerintah Provinsi Jambi. Dimana jumlah vaksinasi dari masing-masing daerah telah di tentukan oleh pemerintah pusat.
"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dalam setiap harinya di laporkan ke Pemerintah Pusat yang di laporkan melalui aplikasi, sehingga dalam setiap harinya berapa jumlah vaksinasi yang di pakai dan berapa jumlah vaksinasi yang tersedia dapat di pantau oleh Pemerintah Pusat," kata Dokter Elvie.
Jika vaksinasi sudah terpakai 90 persen, maka Pemerintah Pusat akan melakukan distribusi vaksin ke Pemerintah Daerah. Sehingga stok vaksinasi di daerah selalu tersedia dan percepatan vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan dengan lebih baik.
Dokter Elvie menjelaskan untuk vaksinasi dosis ke tiga atau booster belum dilakukan kepada masyarakat umum. Sehingga masyarakat di imbau untuk tidak percaya terhadap lembaga lain di luar lembaga kesehatan dari Pemerintah yang menawarkan vaksinasi dosis ke tiga. Karena vaksinasi dosis ke tiga tersebut baru di peruntukan untuk tenaga kesehatan.
"Kita juga menghimbau agar masyarakat melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan daerah setempat," kata Elvie.
Sementara itu dari sebelas kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, baru Kota Jambi dan Kabupaten Tebo yang melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak usia 6-11 tahun karena daerah tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan vaksinasi terhadap anak-anak.
Dimana syarat untuk melakukan vaksinasi terhadap anak-anak usia 6-11 tahun yakni capaian vaksinasi berada di atas 70 persen dan capaian vaksinasi terhadap golongan lanjut usia (Lansia) berada di atas 60 persen.
"Vaksinasi COVID-19 terintegrasi dari pemerintah pusat hingga ke daerah dan semua tercatat oleh sistem berapa vaksin yang digunakan dalam satu hari dan berapa jumlah vaksin yang tersisa," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Elvie Yennie di Jambi, Senin.
Pemerintah Kabupaten Batanghari terus melakukan percepatan vaksinasi. Hingga 31 Desember 2021 capaian vaksinasi COVID-19 daerah itu mencapai 72 persen.
Dan distribusi vaksinasi COVID-19 tersebut dilakukan secara terintegrasi dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah melalui Pemerintah Provinsi Jambi. Dimana jumlah vaksinasi dari masing-masing daerah telah di tentukan oleh pemerintah pusat.
"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dalam setiap harinya di laporkan ke Pemerintah Pusat yang di laporkan melalui aplikasi, sehingga dalam setiap harinya berapa jumlah vaksinasi yang di pakai dan berapa jumlah vaksinasi yang tersedia dapat di pantau oleh Pemerintah Pusat," kata Dokter Elvie.
Jika vaksinasi sudah terpakai 90 persen, maka Pemerintah Pusat akan melakukan distribusi vaksin ke Pemerintah Daerah. Sehingga stok vaksinasi di daerah selalu tersedia dan percepatan vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan dengan lebih baik.
Dokter Elvie menjelaskan untuk vaksinasi dosis ke tiga atau booster belum dilakukan kepada masyarakat umum. Sehingga masyarakat di imbau untuk tidak percaya terhadap lembaga lain di luar lembaga kesehatan dari Pemerintah yang menawarkan vaksinasi dosis ke tiga. Karena vaksinasi dosis ke tiga tersebut baru di peruntukan untuk tenaga kesehatan.
"Kita juga menghimbau agar masyarakat melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan daerah setempat," kata Elvie.
Sementara itu dari sebelas kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, baru Kota Jambi dan Kabupaten Tebo yang melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak usia 6-11 tahun karena daerah tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan vaksinasi terhadap anak-anak.
Dimana syarat untuk melakukan vaksinasi terhadap anak-anak usia 6-11 tahun yakni capaian vaksinasi berada di atas 70 persen dan capaian vaksinasi terhadap golongan lanjut usia (Lansia) berada di atas 60 persen.
Gubernur Harap Sinergi BKSAP DPR dan Pemprov Tingkatkan Pembangunan
The Jambi Times, JAMBI | Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., mengharapkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (BKSAP DPR) RI dapat meningkatkan proses pembangunan di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Al Haris saat menerima kunjungan BKSAP DPR RI, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (24/01/2022).
Al Haris mengucapkan terima kasih atas kunjungan BKSAP DPR RI beserta rombongan ke Provinsi Jambi, semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai bidang bagi perkembangan pembangunan Provinsi Jambi kedepannya.
“Kami mengharapkan, kedatangan BKSAP DPR RI berserta rombongan ke Provinsi Jambi dapat lebih meningkatkan kerja sama antar parlemen (Lembaga Legislatif), yakni DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan juga bersama DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, dalam upaya menjembatani solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi daerah, serta menjadi saluran komunikasi antar parlemen yang efektif dan efisien,” kata Al Haris.
“Kerja sama Lembaga Eksekutif dengan Legislatif di Provinsi Jambi sudah berjalan cukup baik dan sinergis, kedepannya kita mengharapkan sinergi ini bisa terus ditingkatkan demi pembangunan dan kemajuan daerah, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional,” lanjut Al Haris.
Al Haris mengungkapkan, kedatangan BKSAP DPR RI dapat mendorong dan lebih meningkatkan sinergitas Eksekutif dan Legislatif di Provinsi Jambi, serta sinergitas dengan lembaga-lembaga lainnya, karena kemajuan pembangunan tentunya sangat membutuhkan sinergi yang baik.
“Kami siap menerima masukan-masukan dari BKSAP DPR RI dalam upaya membangun Provinsi Jambi, agar Provinsi Jambi bisa menggapai lompatan kemajuan dan daya saing seluruh sektor pembangunan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ungkap Al Haris.
Lebih lanjut, Al Haris menuturkan, dalam melaksanakan program pembangunan, Pemerintah Provinsi Jambi juga berupaya untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). “Sebagai penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jambi tentunya kami mengharapkan ada masukan dan sumbangsih pemikiran dari BKSAP DPR RI untuk memperbaiki dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi,” tutur Al Haris.
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon menyampaikan, sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk memberikan kesempatan yang bersifat terbuka, baik pusat, provinsi, maupun daerah, dengan melibatkan semua pihak, dari pemerintah, parlemen, dan masyarakat pada umumnya.
“Kita sebagai vocal point dalam parlemen dan juga SGDs, selain melakukan sosialisasi, kita juga memberikan kesempatan terbuka sebagai sarana untuk bekerjasama dan menjadi jembatan bagi diplomasi antar masyarakat, diplomasi perguruan tinggi di dalam negeri dengan di luar negeri, termasuk juga pemerintah daerah,” ujar Fadli Zon. (Sapra Wintani/edit: Richi, foto: Agus Supriyanto, video: Erit)
